Pajak Pulsa dan Token Listrik, Staf Khusus Kementrian Buka Suara!

Share Keteman & Saudara

Staf Khusus Kementrian Keuangan Yustinus Prastowo menginformasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah diberlakukan sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Hal itu dijelaskan Yustinus bersamaan merespons viralnya Pajak Pulsa dan Token Listrik, kartu perdana, dan voucher yang akan diberlaku pada awal Februari 2021 besok.

Yustinus mengatakan, peraturan mengenai PPN telah berlaku sejak 1983 dan mulai di terapkan pada 1 Juli 1984. Aturannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (JDIH BPK RI).

“Lho ternyata #PPN bukan barang baru ya? Jelas bukan. Bahkan usianya sudah 36 tahun dan mengalami berbagai perubahan. Tahun 1983 menandai era baru perpajakan dengan berubahnya official assessment ke self assessment (swalapor). Ciri demokratis pajak menguat dan ini sangat penting,” kata Prastowo melalui akun resmi twitternya.

Mulai 1 Februari 2021, pemerintahan akan segera menjalankan aturan terkait Pajak Pulsa dan Token Listrik, kartu perdana, dan voucher. aturan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 dan diberlaku mulai 1 Februari 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memposting padang akun Instagram, juga memberi penjelasan bahwa peraturan dan ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga Pulsa dan Token Listrik, kartu perdana, dan voucher.

Pajak Pulsa dan Token Listrik
bisnis pulsa

Jadi tidak ada yang perlu di takutkan bagi yang sedang menjalani usaha ini. atau jika ingin memperbesar modal usaha Pulsa dan Token Listrik, kartu perdana, dan voucher anda bisa mencoba ajukan pinjaman modal usaha, berikut Trik Cara Mudah Dapat Pinjam 10 juta KUR BRI – 2 Hari Cair

“Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak akan ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik, dan voucer,” tulis Sri Mulyani.  Aturan tentang penghitungan dan pemungutan PPh sudah diatur dalam Bab III Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021. Penghitungan dan pemungutan PPh dilakukan atas penjualan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua.

Baca Juga :   Dibuka Menguat Tipis, IHSG Hari Ini Berpotensi Bergerak di Zona Merah

Ini dia beberapa ketentuannya:

  • Pemungut PPh melakukan pemungutan pajak sebesar 0,5 persen dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua dan tingkat selanjutnya.
  • Pungutan tersebut diambil dari harga jual atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung.
  • Jika wajib pajak (WP) yang dipungut PPh Pasal 22 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besaran tarif yang dipungut lebih tinggi 100 persen dari tarif yang diberlakukan, yaitu 0,5 persen.
  • Pemungutan PPh Pasal 22 tidak berlaku atas pembayaran oleh penyelenggara distribusi tingkat satu dan selanjutnya, atau pelanggan telekomunikasi yang jumlahnya paling banyak Rp 2 juta tidak terkena PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2 juta.
  • Pemungutan PPh 22 juga tidak berlaku kepada penyelenggara distribusi atau pelanggan yang merupakan wajib pajak bank, atau telah memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pajak Pulsa dan Token Listrik
Menteri Keuangan Indonesia Ibu Srimulyani

Pajak Pulsa dan Token Listrik – Seperti yang sudah dijelaskan Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyan, ketentuan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan mengenai PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer. juga, untuk memberikan kepastian hukum.

Adapun penyederhanaannya adalah sebagai berikut:

  1. Pulsa/kartu perdana Dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server). Dengan demikian, distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi
  2. Token listrik PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.
  3. Voucer PPN tidak dikenakan atas nilai voucer, karena voucer adalah alat pembayaran setara dengan uang. PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.
Baca Juga :   Lippo Malls Indonesia Dukung Pemerintah Realisasikan 1 Juta Vaksinasi

Ibu Menteri keuangan ini juga menjelaskan terkait pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer. Pungutan itu merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan (dikurangkan) dalam SPT tahunannya. “Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer,” tulis Sri Mulyani.

 

 

Tinggalkan komentar

%d blogger menyukai ini: